35 Ribu KK Belum Miliki Rumah

Pemerintah Siapkan 135 Unit untuk Warga Berpenghasilan Rendah

KENDAL – Sebanyak 135 unit rumah siap dibangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kendal. Program tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), guna menanggulangi backlog (kekurangan rumah).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kendal, M Noor Fauzie mengatakan, sesuai data instansinya, dari 280 ribu kepala keluarga (KK), hanya 245 ribu yang memiliki rumah. Sedangkan 35 ribu sama sekali belum memiliki rumah. “Namun, pembangunan backlog tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya,” katanya.

Dijelaskan, tahun lalu pengerjaan hanya fokus pada kawasan Curug Sewu, Kecamatan Patean. Akan tetapi, tahun ini pembangunan tersebar di beberapa lokasi, seperti di wilayah Penyangkringan, Kecamatan Weleri, dengan tanah seluas 1,7 hektare, Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, luas lahan 0,8 hektare dan Bandengan, Kecamatan Kota Kendal, dengan luas lahan 1,2 hektar. “Sudah kita mulai pembangunanya, seperti di wilayah Kecamatan Weleri dengan luas tanah mencapai 1,7 hektare,” ungkapnya.

Di 2018, lanjut Fauzi, pembangunan rumah backlog di kawasan Curug Sewu dilakukan secara terpisah, mengingat warga memiliki tanah sendiri. Namun di tahun ini, pembangunan rumah bagi keluarga yang tidak memiliki tanah, diakomodasikan dengan bank dan pembangunanya dilakukan dalam satu lokasi seperti kapling.

“Syarat utama untuk mendapatkan bantuan itu harus memiliki rumah sendiri. Pemerintah akan mencari tanah yang luas kemudian dibuat kapling. Nantinya penerima bantuan akan dihubungkan dengan bank untuk proses pembelian tanah dan angsurannya. Setelah itu baru tanah tersebut menjadi milik warga,” jelasnya.

Lanjut Fauzi, Disperkim akan mencari lokasi startegis dengan akses yang mudah, bebas banjir, dan sesuai dengan RTRW. Dengan sistem ABCG (Academic, Bussines, Community, and Goverment), bantuan rumah itu berbasis komunitas. “Dengan cara seperti itu, Kendal berhasil meraih juara pertama nasional dari Kementerian PUPR terkait pelaksanaan pengentasan backlog nasional,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Perumahan Rakyat, Juni Isyanta menambahkan, untuk teknik anggaran, setiap penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp 35 juta. Dana itu bersumber dari APBN yang disalurkan melalui Kementerian PUPR. Program tersebut dapat mengurangi backlog 300-500 rumah pertahun.

“Kemungkinan bisa bertambah pembangunanya, dari yang masuk list 135 unit. Tahun lalu juga seperti itu, ada penambahan. Pada awal SK yang keluar hanya 200 rumah, lalu ada list tambahan sebanyak 150 rumah. Jadi, totalnya 350 unit,’ terangnya. (lid)

Sumber: https://radarpekalongan.co.id/76331/35-ribu-kk-bel