Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat

Pasal 10

 

• Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
• Kepala Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat.
• Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat;
  2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan rakyat;
  3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat;
  4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan rakyat.
• Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perumahan Rakyat mempunyai rincian tugas :
  1. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perumahan formal dan perumahan swadaya;
  7. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis dan kegiatan perumahan formal dan perumahan swadaya;
  8. menyelenggarakan pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersial;
  9. menyelenggarakan penyediaan/fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersial, serta pembiayaan perumahan;
  10. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersial;
  11. menyelenggarakan pendataan dan perencanaan bantuan rumah umum dan swadaya;
  12. menyelenggarakan pemberdayaan dan perencanaan bantuan rumah umum dan swadaya;
  13. menyelenggarkan pemantauan dan evaluasi bantuan rumah umum dan swadaya;
  14. mengoordinasikan kegiatan survey, perencanaan teknis, dan kegiatan di bidang perumahan rakyat;
  15. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  16. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
  17. pemberian penghargaan dan sanksi;
  18. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

 

Seksi Perumahan Formal

Pasal 11

• Seksi Perumahan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
• Kepala Seksi Perumahan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan formal.
• Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perumahan Formal mempunyai rincian tugas :
  1. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perumahan Formal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan perumahan umum;
  7. melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan bantuan rumah umum;
  8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bantuan rumah umum;
  9. menyiapkan bahan menyusun Standar Operasional Procedur (SOP) kegiatan Seksi Perumahan Formal untuk meningkatkan pelayanan publik;
  10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan Formal dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  11. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  12. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
       melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Seksi Perumahan Swadaya

Pasal 12

• Seksi Perumahan Swadaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
• Kepala Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan swadaya.
• Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perumahan Swadaya mempunyai rincian tugas :
  1. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perumahan Swadaya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan perumahan swadaya;
  7. melaksanakan pendataan dan perencanaan bantuan rumah swadaya;
  8. melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan bantuan rumah swadaya;
  9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bantuan rumah swadaya;
  10. melaksanakan fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
  11. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  12. menyiapkan bahan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Perumahan Swadaya untuk meningkatkan pelayanan publik;
  13. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  14. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.