You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Bidang Kawasan Permukiman


 

Bidang Kawasan Permukiman,yangmembawahkan :

  1. 1. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman; dan
  2. 2. Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Permukiman.

 

 

 

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 13

(1)   Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)   Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan  kegiatan di bidang kawasan permukiman.

(3)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai  fungsi:

a.  perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman;

b.  pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman;

c.  pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang kawasan permukiman;

d.  pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kawasan permukiman;

e.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kawasan permukiman; dan

f.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kawasan permukiman.

(4)   Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas :

a.  menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c.  membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d.  melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e.  menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f.   menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kawasan permukiman;

g.  menyelenggarakan  dan mengoordinasikan  pembinaan teknis kegiatan di bidang kawasan permukiman;

h.menyelenggarakan pendataan, perencanaan,pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman;

i.   menyelenggarakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;

j.   mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis teknis, dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)kawasan permukiman;

k.  mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)kawasan permukiman kecuali pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), drainase, sanitasi dan resapan air limpahan skala Daerah;

l.   merencanakan dan mengoordinasikan penerapan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;

m.   melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

n.mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

o.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

p.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

q.  melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

 

Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman

Pasal 14

(1)   Seksi Pendataan, Perencanaan dan EvaluasiKawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

(2)   Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan dan EvaluasiKawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan  kegiatan di bidang pendataan, perencanaan dan evaluasikawasan permukiman.

(3)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan dan EvaluasiKawasan Permukiman bertugas :

a.  menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendataan, Perencanaan dan EvaluasiKawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c.  membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d.  melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e.  menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f.   menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g.  melaksanakan pendataan dan inventarisasi kawasan permukiman;

h.melaksanakan perencanaan kawasan permukiman;

i.   melaksanakan penyiapan bahan analisa teknis dan penyusunan perencanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukimankecuali pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), drainase, sanitasi dan resapan air limpahan skala Daerah;

j.   melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukimankecuali pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), drainase, sanitasi dan resapan air limpahan skala Daerah;

k.  melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukimankecuali pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), drainase, sanitasi dan resapan air limpahan skala Daerah;

l.   merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;

m.   menyiapkan bahan menyusun Standar Operasional  Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pendataan, Perencanaan dan EvaluasiKawasan Permukiman untuk meningkatkan pelayanan publik;

n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan, Perencanaan dan EvaluasiKawasan Permukimandengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

o.  mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

p.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

q.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

r.   melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

 

Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Permukiman

Pasal 15

(1)   Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

(2)   Kepala Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan  kegiatan di bidang pencegahan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan permukiman.

(3)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Permukiman mempunyai rincian   tugas :

a.  menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c.  membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d.  melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e.  menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f.   menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g.  melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

h.melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

i.   melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di kawasan permukimankecuali pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), drainase, sanitasi dan resapan air limpahan skala Daerah;

j.   melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan,  penggunaan dan pemanfaatan tanah  sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam;

k.  merekomendisikan secara teknis kawasan siap bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lasiba);

l.   sertifikasi dan regristrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) umum tingkat kemampuan kecil;

m.   merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;

n.menyiapkan bahan menyusun Standar Operasional  Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas dan PemanfaatanPermukiman  untuk meningkatkan pelayanan publik;

o.  melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan  laporan dan kebijakan tindak lanjut;

p.  mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

q.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

r.   menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

s.  melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya;

 

SUMBER : PERATURAN  BUPATI  KENDAL NOMOR  77 TAHUN  2018